Menurut Gusnar, upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat merupakan langkah penting untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan lebih efektif. Ia menilai, berbagai kebijakan serta program yang dirancang pemerintah di sektor keuangan sebenarnya sudah cukup banyak, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, pemanfaatan layanan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, masih belum optimal.
Dalam penjelasannya, Gubernur mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Banyak kebijakan yang dirancang dengan berbagai pertimbangan strategis, namun pesan dan tujuan kebijakan tersebut tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Persoalan utama kita adalah apa yang ada dalam pikiran kita sebagai pembuat kebijakan, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kalau pun sudah dipahami, sering kali hanya sekadar lewat saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut juga terlihat dari realitas di lapangan, di mana lembaga keuangan formal sering kali kalah bersaing dengan pemilik modal privat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap sistem keuangan formal masih tergolong rendah.
Setelah melakukan pengamatan lebih jauh, menurut Gusnar, persoalan tersebut memang sangat berkaitan erat dengan literasi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga ke masyarakat luas.
“Setelah kita cermati, persoalan ini memang berkaitan dengan literasi. Karena itu pendekatannya harus top-down, harus dimulai dari kita untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya.
Sebagai contoh, Gusnar menyoroti bagaimana masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang berbeda terhadap lembaga keuangan tertentu. Misalnya, lembaga perbankan dan Pegadaian sering dianggap berbeda secara mendasar oleh masyarakat. Padahal, pada prinsipnya kedua lembaga tersebut sama-sama menjalankan manajemen pengelolaan keuangan dalam sistem keuangan formal.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Ketika kondisi perekonomian daerah membaik, maka secara otomatis kondisi keuangan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.
Dalam situasi tersebut, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat menjadi faktor penting agar peningkatan ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak dapat terlibat aktif dalam memperkuat literasi keuangan di tengah masyarakat.
Ia menekankan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga keuangan, serta berbagai pihak terkait diharapkan dapat bersama-sama mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat dan produktif.
High Level Meeting TPAKD se-Gorontalo tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, serta jajaran pemerintah daerah dan OPD terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat akses dan literasi keuangan di daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antar lembaga dapat semakin kuat dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Pada akhirnya, penguatan literasi keuangan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sumber : Berita Gorontalo
Post a Comment